PROFILBERITA PERJUANGAN FOTO KEGIATANAGENDAUNDUHANREGISTRASIFORUMDOKUMEN KONGRES
FEDERASI SERIKAT PEKERJA MANDIRI
HOTEL, RESTORAN, PLAZA, APARTEMEN, RETAIL, KATERING, DAN PARIWISATA INDONESIA
BERITA PERJUANGAN

 

FKHRI Perjuangkan UMSP di Propinsi DKI Jakarta.

 Jakarta, 29 Januari 2018.

FKHRI (Forum Karyawan Hotel dan Restoran Indonesia) adalah sebuah forum yang dibentuk sejak tahun 2014. Sebanyak enam federasi yang tergabung, yaitu FSPM, SPSI SP Par, SBSI Kamiparho, FSP Par Reformasi, Paras Indonesia dan Aspek Indonesia.

 

 

 

 

bersama lima federasi tersebut kerap bersama dalam sebuah forum untuk mengawal masalah ketenagakerjaan namun dengan membawa bendera masing-masing sehingga dianggap perlu membentuk satu forum resmi untuk menyatukan perbedaan yang ada demi memenangkan tuntutan.

 

 

Setiap tahunnya, sejak tahun 2014 FKHRI selalu memperjuangkan upah sektor hotel provinsi DKI Jakarta. Selama itu juga FKHRI bisa mempertahankan adanya upah sektor perhotelan yang ada di DKI Jakarta. Nominal yang dicapai selalu 5% di atas UMP DKI Jakarta.

 

Di tahun 2018 ini, dalam upayanya untuk menuntut kenaikan UMSP, FKHRI sudah sebanyak dua kali melayangkan surat ke pihak PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia) untuk meminta perundingan UMSP. FKHRI menuntut kenaikan UMSP sebesar 10 persen atau naik menjadi 4.012.838 dari UMSP hotel pada tahun sebelumnya yang hanya Rp3.523.537

 

 

 

Sebenarnya perjuangan FKHRI bukan hanya untuk upah sektor perhotelan, tetapi juga untuk sektor restoran. Hanya saja untuk sektor tersebut belum ada pembahasan, kendalanya masih sedikit pekerja pada sektor restoran yang mau berserikat. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi FKHRI agar kedua sektor tersebut dapat berjuang bersama menuntut UMSP yang layak.

 

 

 

Apa dasar hukumnya?

 

Ketentuan pembahasan UMSP sendiri diatur dalam Pasal 11 Permenaker Nomor 7 Tahun 2013. Ayat (1) berbunyi,

 


1.      Selain upah minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, gubernur dapat menetapkan UMSP dan/atau UMSK atas kesepakatan organisasi perusahaan  dengan serikat pekerja/serikat buruh di sektor yang bersangkutan.

 

 

2.      UMSP dan/atau UMSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sejak ditetapkan oleh gubernur dan ayat (3) secara gamblang menerangkan bahwa besaran UMSP atau UMSK tidak boleh lebih rendah dari UMP dan UMK.

 

 

 

 

 

 

 

Mengapa pekerja harus menuntut upah sektor hotel?

 

FKHRI menilai upah sektoral sangatlah penting untuk diperjuangkan mengingat perusahaan-perusahaan perhotelan dan pariwisata adalah perusahaan yang dibangun untuk tujuan menggenjot pendapatan ekonomi negara sehingga upah pekerja pada sektor tersebut harus benar-benar diperhatikan.

 

 

Bisnis hotel adalah sebuah bisnis yang semakin berkembang. Sebuah bisnis yang semakin berkembang sudah seharusnya memperhatikan kesejahteraan pekerjanya, salah satunya adalah tidak menolak apabila pekerja menuntut upah sektoral.

 

 

Meskipun begitu, tidak sedikit pengusaha yang menolak UMSP dengan alasan bisnis perhotelan sedang tidak berkembang. FKHRI membantah alasan tersebut, tidak benar jika dikatakan bisnis perhotelan tidak berkembang.

 

 

Secara kuantitas perekembangan itu dapat dilihat dari keberadaan hotel yang semakin menjamur. Di Jakarta, khususnya di Jl Wahid Hasyim saat ini sudah ada enam hotel padahal sebelumnya hanya ada tiga sampai empat hotel saja.

 

 

Jadi, bukan bisnis perhotelan yang tidak berkembang tetapi jumlah pengunjung yang berkurang. Hal ini disebabkan banyaknya pilihan, dampak langsung dari semakin menjamurnya bisnis perhotelan.

 

 

Adapula pengusaha yang ingin mundur dari sektor unggulan karena menghindari membayar UMSP, pengusaha khawatir jika keuangan akan memburuk dengan diberlakukannya UMSP. FKHRI juga membantah itu, tidak benar jika dikatakan pengusaha bisa bangkrut karena membayar UMSP.

 

 

Dalam bisnis perhotelan pengunjung dikenai biaya tambahan sebesar 21%. Sebanyak 10% digunakan untuk membayar pajak daerah, 10% service charge dan 1% pajak dari service charge. Perhitungannya, biasanya 100% dari service charge tersebut sebesar 2% digunakan untuk pendayagunaan peningkatan kualitas sumber daya manusia . Lalu, 3% untuk penggantian atas resiko kehilangan dan kerusakan .

 

 

Baru kemudian 95 persennya dibagikan kepada pekerja sebagai service charge atau uang jasa pelayanan. Jadi, biaya tambahan 21% yang dibayar oleh pengunjung sangat membantu pengusaha sehingga tidak ada alasan bagi pengusaha menolak membayar UMSP.

 

 

 

 

 

 

Kapan upah sektor hotel mulai ditetapkan?

 

Untuk diketahui, upah sektor hotel baru ditetapkan pada tahun 2007. Sebelumnya dewan pengupahan DKI Jakarta menolak apabila upah pekerja hotel dimasukkan ke dalam sektor unggulan dengan alasan ada hotel bintang dua dan Melati yang pendapatannya dikhawatirkan tidak akan mampu membayar pekerjanya dengan UMSP.

 

Meskipun begitu, FSPM (Federasi Serikat Pekerja Mandiri) bersama beberapa serikat lainnya tetap berupaya agar upah sektor hotel bisa menjadi sektor unggulan. Alasannya, bisnis perhotelan merupakan penyumbang PDB terbesar kedua di DKI Jakarta.


Leading fast food chain in Indonesia escalates repression against workers demanding basic rights

3 October 2016 Urgent Action Printer-friendly version

ChampRestoJakartaChamp Resto Indonesia, one of Indonesia's leading fast food chains, is escalating its aggression against workers and their union, who are demanding respect for basic rights. Last November, a Champ Resto worker's new-born baby died when the child was refused essential hospital care. Only then did workers become aware that they were not registered in the government health insurance program for employees and their families.  

The father of the new-born child, who had worked at Champ Resto for fourteen years, was fired for missing 5 days' work while the family mourned the death of their child. When members of the national hotel and restaurant workers' federation FSPM demonstrated in Bandung in July to demand that Champ Resto register all employees for family medical coverage in accordance with government regulations, 83 workers were immediately dismissed.

Management refuses reinstatement and has responded to union protests by further pressuring union members. Fourteen workers active in the union were transferred from Bandung to Jakarta - a distance of over 100 kilometers and 3 hours' travel. Without accommodation and separated from their families, 12 of the 14 resigned.

The union continues to hold weekly demonstrations to demand reinstatement of the dismissed workers, full respect for trade union rights and the inclusion of all company workers and their families in the government health insurance scheme.

You can support their struggle - CLICK HERE TO SEND A MESSAGE TO CHAMP RESTO!



8 Maret 2016

Peringatan Hari Perempuan Internasional
(International Women's Day)